Informasi Kepala Daerah Indonesia
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materi terkait syarat kepala daerah di Papua berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua). Permohonan ini diajukan oleh tiga putra asli Papua: Hofni Simbiak, Robert…
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil langkah penting terkait masa jabatan kepala daerah di Indonesia dengan mengabulkan sebagian permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun…
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan keputusan terkait gugatan yang diajukan oleh sejumlah kepala daerah mengenai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Dalam sidang pleno yang digelar secara daring di Jakarta pada Rabu (20/03/24), Ketua MK, Suhartoyo mengumumkan bahwa MK mengabulkan sebagian dari…
Aturan soal masa jabatan Pj Kepala Daerah dirubah? Komisi II DPR RI memastikan akan merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), meskipun bukan untuk membahas soal jadwal pilkada. Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengikuti…
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali digelar sidang terkait permohonan tiga belas kepala daerah yang menyoal jadwal Pilkada Serentak 2024. Sidang Perkara Nomor 27/PUU-XXII/2024, yang dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno MK pada Senin (26/2/2024), menjadi panggung utama bagi para pemohon untuk menyoroti perbaikan yang…
Apakah gugatan penundaan pelaksanaan Pilkada ke 2025 bakal diterima? Bupati Malang, HM Sanusi telah mengeluarkan pernyataan menegaskan pentingnya menjalankan konstitusi dan ketentuan perundang-undangan terkait dengan periode jabatan kepala daerah. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas gugatan yang diajukan melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten…
Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang UU Pemilu terkait batasan usia kepala daerah di bawah 40 tahun yang diizinkan maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Keputusan ini menimbulkan perhatian terutama terhadap beberapa kepala daerah yang kini…
Buruh kecewa berat dengan keputusan MK yang menolak gugatan UU Cipta Kerja. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 mendapat respon negatif dari serikat…