Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), mengingatkan para Kepala Daerah Jabar agar tidak menggunakan anggaran layanan publik untuk menutup biaya perbaikan infrastruktur yang rusak akibat demonstrasi. Ia menegaskan bahwa alokasi kesehatan maupun pendidikan tidak boleh diganggu oleh kebutuhan perbaikan fasilitas umum.
Kepala Daerah Jabar Wajib Jaga Anggaran Kesehatan dan Pendidikan
Menurut Dedi, pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan kabupaten dan kota se-Jawa Barat untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur. Namun, langkah itu harus tetap mengedepankan prioritas pelayanan masyarakat, terutama bidang kesehatan dan pendidikan.
“Perbaikan infrastruktur memang perlu, tetapi jangan sampai ada akal-akalan dengan memotong belanja kesehatan atau pendidikan. Itu tidak boleh,” tegasnya di Gedung Sate, Bandung, Rabu (3/9/25).
Ia juga menambahkan bahwa jika daerah tidak sanggup menanggung perbaikan secara mandiri, pemerintah provinsi siap membantu. Menurutnya, koordinasi yang baik akan mempercepat pemulihan fasilitas publik tanpa membebani layanan dasar masyarakat.
Pernyataan itu muncul di tengah situasi pasca-demo yang menimbulkan kerusakan di sejumlah wilayah, termasuk Bandung, Cirebon, dan Tasikmalaya. Gedung DPRD, rumah warga, rumah makan, hingga fasilitas umum lain dilaporkan rusak akibat aksi massa.
Selain itu, Dedi juga memfasilitasi dialog terbuka antara mahasiswa, DPRD Jabar, dan Forkopimda di Gedung Sate. Ratusan mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait reformasi kepolisian, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta kritik terhadap gaya komunikasi populis pejabat daerah di media sosial.
Peringatan kepada Kepala Daerah Jabar menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan anggaran. Infrastruktur memang harus diperbaiki, tetapi layanan publik tetap prioritas utama.
Demikian informasi seputar pengingat yang disampaikan oleh KDM kepada para Kepala Daerah Jabar. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Kepaladaerah.Org.
