Kunjungan Gubernur Sulut ke Israel menjadi perhatian publik setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan bahwa perjalanan Gubernur Yulius Selvanus telah memperoleh izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Menurut Asisten Pemprov Sulut, Denny Mangala, kunjungan tersebut bersifat pribadi dan seluruh biayanya menggunakan dana pribadi, bukan anggaran perjalanan dinas.
Penjelasan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai prosedur perjalanan, keamanan, dan sensitivitas hubungan Indonesia-Israel. Perhatian publik muncul karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sementara situasi keamanan di kawasan Timur Tengah masih menjadi isu yang perlu dicermati.
Izin Mendagri dan Status Perjalanan Pribadi
Denny Mangala menyatakan Gubernur Yulius Selvanus telah mengantongi izin tertulis dari Mendagri. Keterangan tersebut disampaikan kepada media pada Jumat, 13 November 2026. Ia juga menegaskan bahwa perjalanan ke Israel dilakukan untuk kepentingan pribadi dan dibiayai secara mandiri.
Status perjalanan pribadi perlu dibedakan dari perjalanan dinas, terutama dalam hal penggunaan anggaran. Namun, status tersebut tidak menghapus kewajiban kepala daerah untuk mengikuti ketentuan perizinan perjalanan ke luar negeri. Artikel sumber mengutip Pasal 76 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur larangan bagi kepala daerah bepergian ke luar negeri tanpa izin Menteri.
Dengan demikian, izin Mendagri menjadi aspek administratif yang disampaikan Pemprov Sulut sebagai dasar perjalanan tersebut. Meski begitu, penjelasan mengenai izin juga perlu dibaca bersama informasi tentang tujuan, agenda, dan koordinasi yang dilakukan sebelum keberangkatan. Dalam keterangan yang dikutip, Pemprov belum menguraikan secara terperinci ruang lingkup koordinasi maupun dokumen pertimbangan perjalanan.
Baca Juga: Biaya Retreat Kepala Daerah Ternyata diambil dari APBN, Boncos Nih?
Aspek Keamanan dan Hubungan Indonesia-Israel
Selain perizinan, aspek keamanan menjadi perhatian karena Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik. Situasi konflik di Timur Tengah juga menimbulkan pertanyaan mengenai potensi ancaman, pembatasan pergerakan, serta gangguan transportasi yang dapat memengaruhi perjalanan.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Mangala menyebut sejauh ini tidak ada travel warning yang menjadi alasan untuk mengkhawatirkan perjalanan. Ia juga menyampaikan bahwa situasi di Israel dinilai aman dan kondusif. Pernyataan itu merupakan penjelasan dari pihak Pemprov Sulut mengenai pertimbangan keamanan yang mereka sampaikan kepada publik.
Baca Juga: Resmi! Hamka Hendra Noer Dilantik Jadi Pj Gubernur Gorontalo
Namun, kondisi keamanan dapat berubah. Karena itu, izin administratif tidak serta-merta menghilangkan risiko selama perjalanan. Publik juga menaruh perhatian pada apakah penilaian risiko telah dilakukan, bagaimana koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, serta langkah antisipasi jika terjadi keadaan darurat. Informasi mengenai aspek-aspek tersebut dapat membantu masyarakat memahami kesiapan perjalanan secara lebih utuh.
Sebagai kepala daerah, Yulius Selvanus tetap membawa tanggung jawab jabatan meskipun perjalanan disebut bersifat pribadi. Transparansi mengenai izin, pembiayaan, dan mitigasi keamanan menjadi penting agar penjelasan pemerintah dapat menjawab perhatian masyarakat.
Kunjungan Gubernur Sulut ke Israel disebut telah memperoleh izin tertulis Mendagri dan dibiayai secara pribadi. Penjelasan lebih terperinci mengenai koordinasi serta mitigasi risiko keamanan tetap diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh kepada publik.
Demikian informasi seputar kunjungan Gubernur Sulut ke Israel. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Kepaladaerah.Org.