Gubernur baru untuk periode 2018-2013 telah di lantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu, 5 September 2018. Terdapat 17 Gubernur baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Namun tidak semua gubernur terpilih masuk ke Istana Negara.
Menurut Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sini Sumarsono, pada tahap pertama, Presiden Jokowi akan melantik delapan gubernur terpilih. Mereka menyatakan siap untuk mengemban tugas sebagai kepala daerah di provinsi masing-masing.
Bahkan tidak perlu menunggu waktu lama, gubernur baru sudah melakukan terobosan terhadap warganya. Berikut beberapa diantaranya.
-
Program Satu Desa Satu Perusahaan
Gubernur baru hasil Pilkada Jawa Barat, Ridwan Kamil telah menyiapkan program kerja guna melayani 48 juta masyarakat Jawa Barat. Program 100 hari kerja yang dicanangkan Ridwan Kamil diantaranya adalah satu desa satu perusahaan, satu desa satu pesantren, provinsi digital, kepala desa dengan smartphone yang saling terkoordinasi.
Menurut Emil, target 100 kerja harus realistis karena jika membahas mengenai target infrastruktur itu membutuhakan waktu yang cukup lama, bisa hingga 3 tahun.
Kepala Daerah terpilih Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum mengungkapkan bahwa nantinya program yang sudah berjalan baik yang dibangun oleh pemerintahan sebelumnya, yakni Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar akan terus dilanjutkan.
-
Buang Sampah Denda Rp 50.000
Setelah dilantik Presiden Joko Widodo, Gubernur terpilih Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan sanksi kepada masyrakat Kota Kupang yang membuah sampah semabarang.
Ini dilakukan Viktor untuk mendukung Kota Kupang sebagai daerah pariwisata. Menurutnya, bagi masayarakat yang membuah sampah sembarangan akan dikenakan denda Rp 50.000.
-
Dorong Enterpreneurship
Gubernur Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode setelah memenangkan Pilkada Serentak 2018. Setelah pelantikan, Gubernur Ganjar memetakan program kerja 100 hari. Diantaranya adalah program tata ulang birokrasi pemerintahan agan terbebas dari korupasi.
“tata ulang birokrasi tersebut meliputi penyusunan APBD, tekan angka kemiskinan, dorong enterpreneurship, izin pertanahan Imigarasi dan SIM”, ungkap Ganjar.
