Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan kepada kepala daerah agar menggunakan anggaran dengan bijak dan fokus pada program pembangunan yang berorientasi hasil yang nyata bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di JCC Senayan, Jakarta.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pengimplementasian program pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Ia meminta kepala daerah untuk tidak lagi menggunakan anggaran untuk rapat-rapat dan studi banding yang tidak produktif.
“Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah itu masa lalu, di masa depan jangan sampai itu terjadi lagi,” tegas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta agar penyusunan program-program RKP harus sejalan dengan agenda pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Program-program tersebut juga harus berorientasi pada hasil yang dapat memberikan dampak ekonomi yang positif bagi daerah.
Poin penting lainnya yang disampaikan Presiden adalah tentang pentingnya pengelolaan APBD dengan lebih efisien dan berorientasi pada prioritas pembangunan yang jelas kepda para pemangku jabatan kepala daerah. Presiden menyoroti praktik penyebaran anggaran yang tidak memiliki skala prioritas yang jelas dan meminta agar hal ini dihindari.
“Anggaran diecer-ecer kepada dinas-dinas, semuanya diberi, enggak ada mana yang skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10 persen, semua diberi 10 persen, enggak jelas skala prioritasnya yang mana,” ungkap Presiden.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya program-program yang tepat sasaran dan strategis. Ia mencontohkan pentingnya penggunaan anggaran pengentasan stunting yang harus digunakan untuk kegiatan yang relevan dan tidak terjadi pemakaian anggaran yang tidak tepat sasaran oleh para kepala daerah.
Dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Presiden berharap Musrenbangnas 2024 dapat menjadi forum yang efektif untuk menyatukan agenda pembangunan dari pemerintah pusat hingga daerah, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara terkoordinasi dan tepat sasaran.
Demikian informasi seputar peringatan Presiden Jokowi mengenai pengelolaan dana APBN dan APBD oleh para kepala daerah. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Kepaladaerah.Org.
