Kabar untuk mengubah mekanisme wacana kepala daerah dipilih DPRD kembali mencuat. Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV, merekomendasikan agar pemerintah, DPR, dan partai politik serius mengkaji ulang sistem Pilkada langsung yang dinilai membawa sejumlah dampak negatif.
Wakil Sekjen MUI, Rofiqul Umam Ahmad menyampaikan bahwa sistem Pilkada langsung saat ini dianggap boros, rawan politik uang, dan memicu polarisasi di masyarakat.
“Sistem ini dipandang banyak mendatangkan kemudaratan, seperti pemborosan biaya, maraknya money politics, dan terjadinya perpecahan di masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/12).
Menurut Umam, perubahan sistem wacana kepala daerah dipilih DPRD perlu dipertimbangkan secara serius untuk menciptakan proses demokrasi yang lebih efisien dan berintegritas.
Ia juga menekankan bahwa kepala daerah terpilih harus mampu menjalankan amanat rakyat dengan sifat jujur, dapat dipercaya, dan berkomitmen menyampaikan kebenaran.
Presiden Prabowo Subianto turut mendukung wacana perbaikan sistem pemilihan kepala daerah. Dalam perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Bogor, ia menyebut bahwa sistem Pilkada langsung terlalu mahal dan sering kali membebani calon kepala daerah.
“Saya lihat sistem ini terlalu mahal. Bahkan yang menang pun terlihat lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengakui bahwa ada yang perlu diperbaiki,” ujar Prabowo. Ia juga mengapresiasi sistem pemilihan di negara-negara seperti Malaysia dan India, di mana kepala daerah dipilih melalui DPRD.
Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki Baidlowi menegaskan perlunya diskusi matang sebelum mengambil keputusan. “MUI meminta agar ada dialog mendalam dengan masyarakat sehingga keputusan yang diambil benar-benar matang,” katanya.
Mekanisme wacana kepala daerah dipilih DPRD memang menawarkan efisiensi, namun sejumlah pihak mengkhawatirkan potensi berkurangnya partisipasi publik dalam proses demokrasi. Perdebatan ini menjadi tantangan besar dalam menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan.
Demikian informasi seputar wacana kepala daerah dipilih DPRD. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Kepaladaerah.Org.
