Usulan tambahan gaji kepala daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapatkan tanggapan negatif dari Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin. Menurut Khozin, pemberian tambahan gaji berdasarkan PAD bukanlah langkah yang tepat untuk mencegah tindak korupsi di tingkat pemerintahan daerah.
Khozin menjelaskan bahwa sistem insentif untuk kepala daerah yang dihitung dari persentase PAD sudah diterapkan sejak tahun 2000. Ia mengingatkan bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan melalui sistem yang kuat, bukan bergantung pada pendekatan pribadi pejabat.
“Pencegahan korupsi di daerah harus dilakukan dengan sistem, bukan pendekatan personal pejabat,” ungkap Khozin di Jakarta, Rabu, 12 November 2025.
Tambahan Gaji Kepala Daerah Berdasarkan PAD: Solusi atau Masalah?
Khozin menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi seharusnya dilakukan melalui pembenahan sistem yang dimulai dari hulu. Ia menilai perubahan Undang-Undang Pilkada dan UU Pemilu dapat menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem sejak tahap awal.
Menurut Khozin, sistem yang transparan dan akuntabel jauh lebih efektif daripada sekadar penambahan insentif finansial untuk kepala daerah.
Secara rinci, Khozin menjelaskan bahwa PP Nomor 109 Tahun 2000 mengatur pemberian insentif kepada kepala daerah berdasarkan capaian PAD masing-masing daerah. Tambahan gaji kepala daerah bertujuan untuk memberikan penghargaan sekaligus menjadi stimulus bagi kepala daerah untuk meningkatkan PAD dan mendorong kemandirian fiskal di daerah.
Usulan gaji tambangan kepala daerah yang bersumber dari PAD, meskipun bertujuan untuk meningkatkan kinerja, tidak dapat menjadi solusi utama untuk mencegah korupsi. Pendekatan yang lebih efektif adalah dengan memperbaiki sistem antikorupsi dan memperkuat regulasi yang ada untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di pemerintah daerah.
Demikian informasi seputar ramai pembahasan mengenai tambahan gaji kepala daerah. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Kepaladaerah.Org.
