Wakil Presiden, Ma’ruf Amin menyoroti pentingnya netralitas Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam menghadapi Pemilu 2024. Dalam pernyataannya, Wapres menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo juga telah memberikan peringatan serupa terkait konsekuensi bagi mereka yang terlibat dalam pelanggaran netralitas. Kira-kira apakah para kepala daerah dapat menjaga netralitas mereka pada 2024 nantinya?
“Presiden juga sudah bicara di depan Pj-Pj itu dan mengatakan bahwa harus netral dan yang tidak netral akan dicopot ya,” ungkap Wapres dalam keterangan resminya usai menghadiri acara di Jambi, pada Selasa (31/10/2023). Lebih lanjut, Wapres juga meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petugas keamanan, termasuk TNI dan Polri, turut menjaga netralitas dalam proses Pemilu.
Dalam upayanya untuk menegakkan prinsip netralitas ini, Wapres Ma’ruf Amin secara berulang kali menekankan pentingnya penyelenggaraan Pemilu yang jujur kepada para Kepala Daerah. Ia menekankan perlunya keterlibatan semua pihak dalam menciptakan iklim yang kondusif dan bebas dari campur tangan politik yang tidak seharusnya.
“Netralitas ini sudah kita suarakan, disuarakan di mana-mana ya. Jadi kemudian juga dalam pertemuan dengan calon presiden juga dibicarakan soal netralitas. Nah kita dorong terus ya. Jadi kalau ada yang tidak netral, Presiden sendiri yang mengatakan Pj itu akan dicopot,” tegasnya.
Dengan pernyataan yang tegas ini, Wapres Ma’ruf Amin menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan prinsip demokrasi yang sehat dan transparan. Penegakan netralitas di kalangan Pj Kepala Daerah dan semua elemen terkait diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk kelancaran Pemilu 2024 yang adil dan bebas dari intervensi politik yang tidak seharusnya.
Demikian informasi seputar pengondisian untuk para Kepala Daerah agar tetap menjaga netralitas pada Pemilu 2024 nantinya. Untuk berita news dan terkini lainnya hanya di Kepaladaerah.org.
