Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki keterlibatan kepala daerah dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kasus korupsi pembangunan jalan di Mempawah melibatkan mantan Bupati Mempawah yang diduga memiliki peran dalam pengesahan proyek tersebut.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mendalami peran kepala daerah dalam proyek pembangunan jalan yang terjadi saat yang bersangkutan menjabat.
Asep menyebutkan bahwa pengesahan proyek harus melewati persetujuan kepala daerah, yang menjadi titik perhatian dalam penyidikan ini.
KPK Usut Peran Kepala Daerah dalam Korupsi Pembangunan Jalan di Mempawah
Meskipun tersangka dalam kasus ini adalah mantan bawahan kepala daerah tersebut, Asep menekankan bahwa proyek tidak bisa dilaksanakan tanpa sepengetahuan kepala daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, KPK mendalami lebih dalam terkait peran kepala daerah dalam proyek ini yang melibatkan dugaan korupsi.
KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait kasus ini, dan telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diperlukan untuk mendalami lebih lanjut dugaan korupsi dalam pembangunan jalan di Mempawah.
Meskipun nama tersangka belum diumumkan kepada publik, penyidikan terus berlangsung untuk memastikan kejelasan dalam kasus ini.
Kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Mempawah semakin menarik perhatian setelah KPK mulai mengusut peran kepala daerah dalam pengesahan proyek tersebut. Penyidikan ini diharapkan dapat mengungkap lebih banyak pihak yang terlibat dalam praktik korupsi di tingkat daerah.
Demikian informasi seputar kasus korupsi pembangunan jalan di Mempawah yang diduga melibatkan kepala daerah. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Kepaladaerah.Org.
