Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan seluruh kepala daerah di wilayahnya agar fokus membangun daerah daripada melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Ia menekankan, izin perjalanan hanya diberikan bila bersifat mendesak atau darurat.
Setiap rencana perjalanan dinas, termasuk ke luar negeri, wajib dilaporkan secara resmi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dedi memberi contoh kasus Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, yang diizinkan berangkat ke Singapura untuk menjenguk ibunya karena alasan darurat.
“Kalau tidak benar-benar urgent, sebaiknya kepala daerah tidak bepergian ke luar negeri. Lebih baik tenaga dan perhatian dicurahkan untuk masyarakat,” tegas Dedi di Bandung, Selasa (16/9/25).
Polemik Perjalanan Kepala Daerah ke Luar Negeri
Polemik mencuat terkait rencana Wali Kota Bandung, Farhan, yang dikabarkan hendak bepergian ke luar negeri. Dedi menegaskan hingga kini dirinya belum menerima surat izin resmi. Namun ia membuka ruang pertimbangan apabila alasannya sangat mendesak.
Menurutnya, prioritas utama kepala daerah seharusnya menyelesaikan persoalan mendasar, mulai dari infrastruktur hingga sampah. Ia menilai, kebutuhan dasar masyarakat harus lebih dulu diselesaikan sebelum melakukan agenda luar negeri.
“Kita masih menghadapi jalan rusak dan persoalan sampah. Itu seharusnya jadi orientasi utama kepala daerah,” ujarnya.
Instruksi Dedi Mulyadi menjadi pengingat agar kepala daerah menempatkan kepentingan masyarakat di atas agenda pribadi maupun perjalanan dinas luar negeri. Dengan fokus mengurus wilayah masing-masing, diharapkan perbaikan infrastruktur dan layanan publik bisa segera dirasakan masyarakat Jawa Barat.
Demikian informasi seputar para kepala daerah yang diminta untuk tak sering bepergian ke luar negeri oleh Dedi Mulyadi. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Kepaladaerah.Org.
