FPGM Desak Pemerintah Tetapkan HPP Garam untuk Atasi Fluktuasi Harga

Warning: Undefined variable $facebook_icon in /home/webroot/kepaladaerah.org/wp-content/plugins/code-snippets/php/snippet-ops.php(582) : eval()'d code on line 119

Warning: Undefined variable $pinterest_icon in /home/webroot/kepaladaerah.org/wp-content/plugins/code-snippets/php/snippet-ops.php(582) : eval()'d code on line 119

Warning: Undefined variable $email_icon in /home/webroot/kepaladaerah.org/wp-content/plugins/code-snippets/php/snippet-ops.php(582) : eval()'d code on line 119

Forum Petani Garam Madura (FPGM) telah mengirimkan surat penting kepada Presiden Jokowi (Joko Widodo) yang berisi permohonan agar pemerintah membentuk lembaga penyangga stok garam untuk menetapkan HPP garam. Ketua FPGM, Ubaid berharap lembaga tersebut dapat berperan penting dalam menjaga ketersediaan stok garam nasional. Dalam sebuah wawancara, Ubaid menyatakan, “Jika lembaga ini dibentuk, maka nantinya akan berperan dalam menjaga ketersediaan stok nasional garam bahan baku dan menjaga stabilitas harga.” Permintaan ini didasarkan pada kekhawatiran petani garam mengenai fluktuasi harga garam rakyat setiap musim panen.

Harga beli garam rakyat sebelumnya mengalami fluktuasi yang signifikan, dari Rp5.000 per kilogram (kg) hingga anjlok menjadi Rp1.500 per kg pada musim panen terbaru. Oleh karena itu, FPGM mendesak pemerintah untuk menetapkan Harga Pokok Pembelian (HPP) garam, dengan tujuan menjaga stabilitas harga garam dan memberdayakan para petani.

Ubaid menjelaskan, “Jika pemerintah menetapkan HPP garam, maka harga beli garam rakyat akan stabil. Oleh karena itu, usulan untuk menetapkan HPP juga merupakan bagian dari isi surat yang akan kami kirimkan ke presiden agar menjadi pertimbangan.”

Selain itu, para petani garam juga memberikan dukungan penuh terhadap Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat mempercepat pemberdayaan dan pengembangan sentra garam rakyat menuju hilirisasi. Apakah HPP garam bakal diresmikan oleh pemerintah nantinya? Selanjutnya, para petani juga mendukung kebijakan importasi garam yang difokuskan pada kebutuhan garam industri dan farmasi, dengan kebutuhan tidak lebih dari 2 juta ton per tahun.

Dengan adanya dukungan ini, para petani berharap kebutuhan garam nasional dapat terpenuhi dengan baik. Permintaan FPGM soal HPP garam ini mencerminkan kepedulian dan peran aktif para petani garam dalam menjaga ketersediaan dan harga stabil garam nasional. Melalui lembaga penyangga stok garam dan penetapan HPP, diharapkan stabilitas pasar garam dapat terjaga dan kesejahteraan petani garam meningkat.

Tags: Bisnis, Ekonomi, Forum Petani Garam Madura, FPGM, Harga Pokok Pembelian, HPP, Joko Widodo, Jokowi, Ketua FPGM, Keuangan, Pemerintah, Presiden Jokowi, Stok Garam, Ubaid